Mengingat Kembali SEJARAH KMB dan Korelasinya Untuk Saat Ini.

Pada Tahun 1959 Pemerintah Indonesia (Soekarno) berhasil memporakporandakan perjanjian KMB dengan Belanda. Dimana, Irian barat (Papua) berhasil dibebaskan dari Imperialisme berlandaskan, dan soekarno meminta agar Irian Barat masuk pada negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Apa tujuannya? Irian Barat jika tidak dikendalikan Indonesia ada kemungkinan dijadikan sebagai Pangkalan perang oleh Amerika Serikat terbesar di wilayah pasific. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia meminta agar dari sabang sampai Merauke berada dibawah kendali Indonesia.

Keputusan pemerintah pada waktu itu merupakan sebuah langkah strategis. Sebab, AS atau negara negara penjajah yang tidak berhasil menguasai Irian Barat menjadi 'gagal' untuk melakukan penjajahan kepada negara negara di wilayah pasific.

Lantas apa korelasinya dengan Kondisi saat ini?

Dari beberapa literatur, saya mendapat kesimpulan, aksi aksi yang membuat negara gaduh semisal aksi papua merdeka, freeport dll merupakan usaha negara negara 'asing' yang ingin menduduki wilayah Papua. Tujuannya? Tetap sama, menjadikan Papua pangkalan Perangnya.

Konflik di wilayah Pasific semisal laut china selatan dan konflik konflik yang lain membuat Indonesia menjadi negara yang strategis karena ada di 'tengah' wilayah tersebut.

Kalau misalkan harus ada perang militer di wilayah Pasific, maka landasan yang paling strategis untuk menggempur negara yang ada didaerah tersebut memang dari Indonesia. Sebab, pesawat amerika tidak mungkin terbang dari AS langsung menuju negara sasaran. Begitupun negara negara lain yang berkepentingan. Hal ini sebenarnya menjadi ancaman (entah ancaman serius atau tidak) untuk keamanan NKRI.

Memang, Salah satu kawan karib yang saat ini menjabat salah satu komandan menyebutkan, Indonesia tidak mempunyai alasan jika mau diserang secara militer. Sebab, Indonesia tidak ada pelanggaran yang harus mengakibatkan Indonesia harus diperangi. Semisal memiliki Nuklir. Karenanya, cara paling efektif memang untuk menduduki indonesia itu dengan cara memecah belah keutuhan NKRI melalui gerakan gerakan separatis.

Lanjut..!!

Perang Ekonomi? Nah, kita sepakati bersama, Indonesia merupakan negara yang super duper kaya dengan kekayaan alamnya. Jadi, penguasaan aset aset melalui Corporate action menjadi cara yang sangat disenangi negara barat. Dengan menguasai aset alam di Indonesia maka, negara asing akan mendapatkan banyak keuntungan. Sebab, biaya produksi dan transportasi ke negara negara konsumen menjadi lebih murah. Apalagi, upah buruh di Indonesia tergolong murah diukur dengan negara negara tambang semisal timur tengah.

Oleh sebab itu, Indonesia saat ini diobok obok oleh negara negara yang penuh dengan kepentingan. Tak jarang mereka mengancam dengan ancaman yang hemat saya sangat tidak masuk akal jika kita menanggapi. Semisal, masih ingat kasus Eksekusi Mati Warga australi bukan? :-) padahal, australia merupakan negara yang membutuhkan Indonesia dengan stok dagingnya yang melimpah. Kenapa? Karena negara negara eropa dan amerika tidak mungkin memenuhi kebutuhan daging dari australia, karena sudah ada swiss, argentina dan negara negara lain yang secara ukuran transportasi, Cost nya lebih murah. Itu hanya satu contoh, belum contoh yang lain.

Kondisi seperti itu pemimpin indonesia akan kelihatan 'kelasnya'. Indonesia selalu membutuhkan pemimpin yang mempunyai jiwa leadership yang cukup kuat. Harapannya, semoga saja saat ini dengan Kondisi kegaduhan yang diciptakan oleh sekelompok elit, Indonesia tidak sedang dipimpin oleh pemimpin Amatiran. Wallahua'lam

Digali dari berbagai sumber.

Apresiasi Khusus Untuk Pemprov Jatim Terkait GAFATAR.

Besarnya pemberitaan tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang mengarah kepada opini 'sesat' untuk organisasi tersebut semakin tidak terbendung. Sayangnya, berita besar ini sama halnya dengan kasus 'Iron Man' dari Bali. Yakni, tidak ada kajian akademik dari para pemburu berita.

Organisasi dianggap sesat apabila sudah ada track record kegiatan yang memang dianggap sesat. Sedangkan, pemberitaan sesat dari daftar justru berkutat pada berita orang hilang. Bukan pada kegiatan yang selama ini di lakukan oleh kaum Gafatar.

Gafatar, setelah saya mengkroscek ke beberapa narasumber, merupakan ormas biasa yang mempunyai misi ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan cita cita presiden Jokowi. Kalaupun ada kegiatan yang melenceng, itu hanya pekerjaan oknum (yang sengaja dibuat melenceng). Saya menganalogikan sederhana, mereka sama seperti umat islam yang tidak sholat, atau umat kristiani yang tidak mau mengakui yesus. Islam dan kristen, adalah agama yang 'benar' (benar tanda kutip), yang mana umatnya berprilaku macam macam.

Apa salahnya, anak bangsa yang peduli terhadap pangan negara, mau berbuat sesuatu untuk menciptakan ketahanan pangan, dan sukses? Sementara, pemerintah sendiri hanya berkutat pada tingkatan minhajj al fiqr (meminjam bahasa kawan PMII dan NU).

Apresiasi besar kepada pemprov jatim, yang mana, Baik Ir. Soekarwo dan Gus Ipul sepakat untuk tidak memberikan sangsi kepada PNS yang ikut Gafatar. Kecuali, dalam aturan PNS yang mana jika PNS selama 46 hari tidak bekerja maka akan mendapat sangsi. Ingat! Sangsi ini diberlakukan untuk Siapa saja yang tidak finger selama 46 hari. Bukan karena Gafatar.

Sikap ini sejalan dengan MUI yang sampai saat ini masih belum mengharamkan kegiatan Gafatar. Bahkan, sebagian orang memprediksi Gafatar tidak akan terkena label Haram MUI.

Sayangnya, sikap pemerintah provinsi jawa timur ini sepertinya kurang nilai jualnya untuk media. Justru, ketika saya men search link berita tentang pernyataan resmi Gubernur dan wakilnya, saya hanya mendapati sebagian saja. Yang keluar, justru pemkot surabaya yang bertaburan.

Sikap tidak adil media di Indonesia, lagi lagi harus memakan banyak korban. Karena kurang kajian, masyarakat harus membenci ormas yang masih tidak ditemukan titik kesalahannya. Saya berpikir, kasus ini, anggota ormas ini, akan sama nasibnya dengan PKI. Anak anak mereka, akan 'terlempar' dari saudaranya.

Logikanya sederhana, Gafatar ini merupakan Ormas yang terdaftar secara resmi ke pemerintah. Visi dan Misi jelas, AD/ART jelas. Kalau seandainya memang sesat, seharusnya pemerintah kan sudah dari awal tidak menerbitkan SK ormas melalui menkumham.

Dan, media sampai detik ini tidak berani menelusuri atau membuka informasi siapa penasehat yang terdaftar di menkumham (ini kode saya). Lagi lagi, mereka hanya berkutat pada soal orang hilang.

Pemerintah pusat pun, sepertinya tidak mempunyai solusi yang jelas melalui Mensos (atau memang sengaja tidak jelas?). Bahkan, KONTRAS dengan tegas mengatakan sikap Mensos justru dengan secara tidak langsung mengusir mereka.

Oleh sebab itu, sebaiknya media dan pemerintah jangan membuat opini yang berlebihan jika belum melalui tahapan akademik. Karena, terbangunnya opini 'Liar' ditengah masyarakat justru akan menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk negara. Sebaiknya, melihat sesuatu janganlah selalu dibuat gaduh.

Kadang saya berpikir, di Indonesia ini, prinsipnya adalah 'Gaduh Dulu, Baru di Kaji'. Wallahua'lam